JAKARTA – Heru Sutadi setelah terpilih sebagai Presiden Regional Asia Digital Connectivity and Society untuk periode 2026–2031 menyampaikan, bahwa penguatan perlindungan konsumen, keamanan identitas digital, hingga kesiapan infrastruktur telekomunikasi menghadapi bencana menjadi perhatian.
Heru menilai perkembangan industri telekomunikasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian operator adalah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXII/2025 terkait keberlanjutan penggunaan sisa kuota pelanggan.
“Semangat putusan MK soal sisa kuota internet ini adalah memperhatikan perlindungan konsumen, agar kuota yang sudah dibeli dan masih tersisa tidak begitu saja hangus,” ujar Heru, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, penerapan mekanisme rollover dapat menjadi salah satu pilihan bagi operator untuk menjalankan semangat putusan tersebut. Dengan sistem itu, sisa kuota dari periode sebelumnya dapat dibawa ke periode berikutnya dan tetap digunakan pelanggan sesuai ketentuan paket yang berlaku.
“Dengan mekanisme rollover, paket internet seluler yang masih tersisa tetap bisa digunakan. Jadi, ketika pelanggan membeli paket pada bulan sebelumnya, sisa kuotanya tidak langsung hilang ketika memasuki bulan berikutnya,” jelasnya.
Tak hanya soal masa berlaku kuota, Heru juga menilai konsumen membutuhkan informasi penggunaan data yang lebih transparan. Ia mendorong agar pelanggan dapat mengetahui secara mudah jumlah kuota yang telah digunakan sekaligus sisa kuota yang tersedia.
“Transparansi itu penting. Kurang lebih seperti token listrik, pelanggan bisa melihat penggunaan dan sisa tokennya. Hal yang sama seharusnya semakin mudah dilakukan pada layanan kuota internet seluler,” katanya.
Heru juga mendorong operator menghadirkan pilihan paket internet yang lebih fleksibel. Menurutnya, rentang pilihan yang terlalu jauh dapat membuat konsumen membeli kuota lebih besar dari kebutuhan.
“Kalau saat ini misalnya tersedia paket 10 GB, lalu pilihan berikutnya langsung 50 GB, masyarakat seharusnya diberikan pilihan yang lebih variatif sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka,” ujarnya.
Nomor Mati Masih Terhubung Aplikasi Jadi Perhatian
Pada sisi keamanan digital, Heru menyoroti persoalan nomor telepon seluler yang sudah tidak aktif tetapi masih terhubung dengan berbagai platform digital.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat membuka celah penyalahgunaan identitas maupun tindak kejahatan apabila nomor yang telah dinonaktifkan kemudian digunakan oleh pelanggan lain.
Heru menilai perlu ada mekanisme yang lebih terintegrasi antara pemerintah, operator telekomunikasi dan penyedia platform digital untuk memastikan nomor yang sudah tidak aktif tidak terus menjadi identitas pengguna pada layanan aplikasi.
“Kalau ada nomor HP yang sudah tidak aktif tetapi masih tersambung ke aplikasi seperti WhatsApp, ini perlu menjadi perhatian. Kita perlu mendorong Komdigi berkoordinasi dengan platform agar ada mekanisme untuk mendeteksi dan memblokir atau melepaskan keterkaitan nomor-nomor yang sudah tidak aktif,” katanya.
Dorong Kendaraan Telekomunikasi untuk Tanggap Bencana
Heru juga menyoroti aspek lain yang tidak kalah penting, yakni ketahanan jaringan komunikasi ketika bencana terjadi.
Menurutnya, pengalaman dari berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa pemulihan telekomunikasi harus masuk dalam prioritas penanganan. Infrastruktur komunikasi dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari evakuasi, pencarian dan pertolongan, koordinasi antarpihak hingga penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Saya mempelajari bahwa dalam penanganan bencana, salah satu unsur yang harus dipulihkan dengan cepat adalah telekomunikasi sebagai infrastruktur digital,” jelas Heru.
Karena itu, ia mengusulkan pengembangan kendaraan taktis telekomunikasi mobile yang dapat bergerak ke wilayah terdampak dan membawa perangkat untuk memulihkan konektivitas sementara.
Kendaraan tersebut, kata Heru, dapat dirancang membawa berbagai perangkat jaringan, termasuk teknologi 4G, 5G hingga sistem komunikasi berbasis satelit atau teknologi lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Dengan begitu, ketika terjadi bencana, layanan dapat segera dipulihkan di lokasi terdampak. Kemudian juga informasi yang cepat sampai ke masyarakat mengenai akan terjadinya bencana atau bencana yang terjadi karena Indonesia adalah negara ring of fire dan potensi ragamnya bencana yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Heru, konsep tersebut dapat menjadi solusi ketika Base Transceiver Station (BTS) maupun infrastruktur telekomunikasi lainnya mengalami kerusakan akibat bencana.
“Jadi ketika terjadi bencana dan BTS atau infrastruktur jaringan mengalami kerusakan, kendaraan ini bisa segera masuk ke lokasi dan menyediakan konektivitas sementara. Setelah jaringan permanen pulih, kendaraan dapat dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan,” pungkasnya.
