Fernando Emas: Isu Reposisi Polri Tendensius, Ada Pihak yang Ingin Melemahkan Keamanan Negara Nasional|Tuesday, 11 February 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menegaskan bahwa sampai saat
Prof. Widodo Kritik Asas Dominus Litis dalam Peradilan Pidana Nasional|Monday, 10 February 2025Monday, 10 February 2025by Redaktur Redaktur Surabaya – Dominus Litis adalah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang
Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Dikritik karena Berpotensi Menciptakan Ketidakadilan Hukum Nasional|Monday, 10 February 2025by Redaktur Redaktur Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono,
Prof. Sadjijono Kritik Terhadap Dominasi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia Nasional|Monday, 10 February 2025by Redaktur Redaktur Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan
Guru Besar Ubhara Surabaya Kritik terhadap Praktik Hukum yang Dinilai Tidak Adil di Indonesia Nasional|Monday, 10 February 2025by Redaktur Redaktur Surabaya – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. Dr.
Dukungan Korpus BEM SI terhadap Kebijakan Pemerintah, Komitmen Kawal Kemajuan Bangsa Nasional|Sunday, 9 February 2025Saturday, 22 February 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan bangsa, Badan
Fernando Emas Nilai RKUHAP Perlu Hindari Tumpang Tindih Kewenangan Jaksa dan Polisi Nasional|Saturday, 8 February 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa
Penyalahgunaan Wewenang Jaksa dalam RKUHAP, Pakar Hukum: Implementasi Asas Dominus Litis Perlu Kehati-Hatian Nasional|Saturday, 8 February 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan
Dialog UIN Walisongo, Pakar Hukum Soroti Pasal Rangkap Jabatan dalam Revisi UU Kejaksaan Nasional|Saturday, 8 February 2025by Redaktur Redaktur Semarang – Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi
RUU KUHAP Berpotensi Lemahkan Peradilan, Prof. M Noor Harisudin: Perlu Evaluasi Menyeluruh Hukum|Friday, 7 February 2025by Redaktur Redaktur JEMBER – Wacana revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terus menjadi
