Gugatan Kandas di MK, Pakar Hukum Tegaskan Polri Tak Dilarang Duduki Jabatan Sipil Nasional|Wednesday, 21 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal
MK Tegaskan Ketentuan UU Polri, IPW Sebut Penugasan Polisi Aktif Sudah Tepat Nasional|Tuesday, 20 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari
Putusan MK Final, Fernando Emas : Polri Duduki Jabatan Sipil adalah Sah & Konstitusional Nasional|Monday, 19 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap
Keterlibatan TNI di Ruang Sipil Dipertanyakan, Ini Peringatan Darmawan Sepriyossa Nasional|Sunday, 7 December 2025Monday, 8 December 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus gugatan terkait larangan
Menteri Amran: Penugasan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan dan Menguatkan Akuntabilitas Nasional|Friday, 21 November 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif
Raja Juli Tekankan Sinergi Kemenhut–Polri Tetap Diperlukan, Ini Sebabnya Nasional|Wednesday, 19 November 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Polri Sebut Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Merupakan Tindak Lanjut Permintaan Kementerian yang Membutuhkan Keahlian Nasional|Monday, 17 November 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya
Guru Besar UEU Tegaskan Putusan MK 114/2025: “Polisi Tetap Bisa Mengemban Jabatan Pemerintahan” Nasional|Saturday, 15 November 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.
Koalisi Sipil Lanjutkan Gugatan UU TNI ke MK, Tiga Pemohon Sebelumnya Telah Cabut Hukum|Thursday, 23 October 2025Thursday, 23 October 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materi
Hormati Putusan MK soal Pemilu, Jimly: Demokrasi Butuh Keseimbangan Kekuatan Nasional|Tuesday, 22 July 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Menyikapi pro dan kontra di kalangan elite nasional terkait putusan
