Komnas HAM Tegaskan Korban Sipil dalam Operasi di Papua Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Terus Pantau Perkembangan Kasus Dugaan Penembakan Warga di Papua Tengah

Komnas HAM Soroti Insiden Berdarah di Papua, Desak Perlindungan Maksimal bagi Kelompok Rentan

Kopdes

CELIOS Dorong Prabowo Kembalikan Program KDMP ke Akar Koperasi

Polri Dinilai Berani Pecat Anggota Bermasalah Secara Terbuka, Habiburokhman Beri Apresiasi

Putusan MK

Habib Syakur Dukung Putusan MK demi Kepastian Hukum Jabatan Sipil Polri

Nasional|Tuesday, 20 January 2026

Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan

MK Tegaskan Polisi Aktif Boleh Isi Jabatan Sipil, Fernando Emas: Tak Langgar Konstitusi

Nasional|Tuesday, 20 January 2026

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap

Putusan MK Final, Fernando Emas : Polri Duduki Jabatan Sipil adalah Sah & Konstitusional

Nasional|Monday, 19 January 2026

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap

Habib Syakur Dukung Putusan MK, Jabatan Sipil Polisi Aktif Dinilai Sesuai UU Polri

Nasional|Monday, 19 January 2026

Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan

Perpol 10/2025 Dinilai KMI Jaga Keseimbangan Supremasi Sipil dan Efektivitas Polri

Nasional|Wednesday, 24 December 2025

Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyatakan dukungan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol)

Perpol 10/2025 Tak Dilarang MK, Pakar Sebut Tafsir Publik Keliru

Berita|Sunday, 14 December 2025Sunday, 14 December 2025

Jakarta – Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025

Fakta di Balik Putusan MK: Penempatan Polisi di Luar Institusi Polri Tidak Langgar Aturan

Nasional|Saturday, 6 December 2025

Jakarta – Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar angkat suara terkait putusan

Soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil, Menkum: Yang Sudah Menjabat Tak Wajib Mengundurkan Diri

Nasional|Wednesday, 19 November 2025

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi

Pakar Tata Negara: Putusan MK Mengikat, Polisi di Jabatan Sipil Harus Disesuaikan dengan Tugas Kepolisian

Nasional|Tuesday, 18 November 2025

Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat

Edward Hadjon: Setelah Putusan MK, Polisi Hanya Boleh Isi Jabatan Sipil yang Beririsan dengan Tupoksi

Nasional|Tuesday, 18 November 2025

Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir.

1
2
3
Next

No More Posts Available.

No more pages to load.