Komnas HAM Tegaskan Korban Sipil dalam Operasi di Papua Merupakan Pelanggaran HAM Berat Nasional|Saturday, 18 April 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Komnas HAM mengecam keras operasi penindakan TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM
ISRI Yogyakarta Desak Panglima TNI Mundur, Kecam Indikasi Keterlibatan BAIS dalam Kasus Penyiraman Aktivis Nasional|Friday, 20 March 2026by Redaktur Redaktur Yogyakarta – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menyampaikan kecaman keras
Pantai Kedonganan Dibersihkan Massal, Kapolda Bali Ajak Masyarakat Jaga Laut dan Pariwisata Nasional|Friday, 6 February 2026by Redaktur Redaktur Badung – Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan
SETARA Institute Ingatkan Risiko Kekacauan Hukum jika TNI Dilibatkan Tangani Terorisme Nasional|Monday, 19 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme
Polri dan Tim Gabungan Hadir Pascabanjir, Bangun Jembatan Darurat di Donggala Nasional|Saturday, 17 January 2026by Redaktur Redaktur Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan
PBHI Nilai Draf Perpres TNI Berpotensi Normalisasi Militerisasi Sipil Nasional|Tuesday, 13 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional,
Guru Besar UI Soroti Arah Kebijakan Antiteror Lewat Pelibatan TNI Nasional|Monday, 12 January 2026Tuesday, 13 January 2026by Redaktur Redaktur JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan
Al Araf Ingatkan Penanganan Terorisme Tak Boleh Langgar Prinsip Demokrasi Nasional|Monday, 12 January 2026Tuesday, 13 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani
Koalisi Sipil Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Wewenang dalam Draft Perpres TNI Nasional|Thursday, 8 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya
Imparsial: Peradilan Sipil Harus Bebas dari Simbol dan Kehadiran Militer Nasional|Wednesday, 7 January 2026by Redaktur Redaktur Jakarta — Lembaga riset dan advokasi hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik kehadiran
