Komnas HAM Tegaskan Korban Sipil dalam Operasi di Papua Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Terus Pantau Perkembangan Kasus Dugaan Penembakan Warga di Papua Tengah

Komnas HAM Soroti Insiden Berdarah di Papua, Desak Perlindungan Maksimal bagi Kelompok Rentan

Kopdes

CELIOS Dorong Prabowo Kembalikan Program KDMP ke Akar Koperasi

Polri Dinilai Berani Pecat Anggota Bermasalah Secara Terbuka, Habiburokhman Beri Apresiasi

MK

Gugatan Kandas di MK, Pakar Hukum Tegaskan Polri Tak Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Nasional|Wednesday, 21 January 2026

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal

MK Tegaskan Ketentuan UU Polri, IPW Sebut Penugasan Polisi Aktif Sudah Tepat

Nasional|Tuesday, 20 January 2026

Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari

Putusan MK Final, Fernando Emas : Polri Duduki Jabatan Sipil adalah Sah & Konstitusional

Nasional|Monday, 19 January 2026

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap

Keterlibatan TNI di Ruang Sipil Dipertanyakan, Ini Peringatan Darmawan Sepriyossa

Nasional|Sunday, 7 December 2025Monday, 8 December 2025

Jakarta – Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus gugatan terkait larangan

Menteri Amran: Penugasan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan dan Menguatkan Akuntabilitas

Nasional|Friday, 21 November 2025

Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif

Raja Juli Tekankan Sinergi Kemenhut–Polri Tetap Diperlukan, Ini Sebabnya

Nasional|Wednesday, 19 November 2025

Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Polri Sebut Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Merupakan Tindak Lanjut Permintaan Kementerian yang Membutuhkan Keahlian

Nasional|Monday, 17 November 2025

Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya

Guru Besar UEU Tegaskan Putusan MK 114/2025: “Polisi Tetap Bisa Mengemban Jabatan Pemerintahan”

Nasional|Saturday, 15 November 2025

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.

Koalisi Sipil Lanjutkan Gugatan UU TNI ke MK, Tiga Pemohon Sebelumnya Telah Cabut

Hukum|Thursday, 23 October 2025Thursday, 23 October 2025

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materi

Hormati Putusan MK soal Pemilu, Jimly: Demokrasi Butuh Keseimbangan Kekuatan

Nasional|Tuesday, 22 July 2025

Jakarta – Menyikapi pro dan kontra di kalangan elite nasional terkait putusan

1
2
Next

No More Posts Available.

No more pages to load.