Komnas HAM Tegaskan Korban Sipil dalam Operasi di Papua Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Terus Pantau Perkembangan Kasus Dugaan Penembakan Warga di Papua Tengah

Komnas HAM Soroti Insiden Berdarah di Papua, Desak Perlindungan Maksimal bagi Kelompok Rentan

Kopdes

CELIOS Dorong Prabowo Kembalikan Program KDMP ke Akar Koperasi

Polri Dinilai Berani Pecat Anggota Bermasalah Secara Terbuka, Habiburokhman Beri Apresiasi

RUU KUHAP

RKUHAP 2025 Disahkan Mendadak: Kajian Kritis SEMA FH Atma Jaya Terbit

Nasional|Sunday, 30 November 2025Wednesday, 26 November 2025

Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Mengawal Pembaruan KUHAP untuk Penegakan Hukum yang Lebih Adil dan Humanis

Nasional|Monday, 8 September 2025

Jakarta – Upaya pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia kembali mengemuka

FPPI soal RUU KUHAP Harus Wujudkan Hukum yang Berkeadilan, Bukan Sekadar Prosedur

Nasional|Tuesday, 19 August 2025Wednesday, 27 August 2025

Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan

Coretan Tembok DPR Saat Tolak RUU KUHAP Tuai Kritik, Aktivis: Ini Merusak Wibawa Demokrasi

Nasional|Tuesday, 22 July 2025

Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil

ISMAHI Soroti Celah Intervensi Politik di Balik Asas Dominus Litis

Nasional|Friday, 18 April 2025Monday, 21 April 2025

Jakarta – Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh

RUU KUHAP Dinilai Tergesa, ISMAHI Desak Evaluasi Menyeluruh

Nasional|Thursday, 17 April 2025Sunday, 20 April 2025

Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini

Maqdir Ismail Kritik RUU KUHAP: Penyidikan Harus di Polri, Jaksa Fokus Penuntutan

Hukum, Nasional|Monday, 17 March 2025

Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan

Direktur CBA Kupas RUU KUHAP: Penyidikan di Tangan Polri, Bukan Peran Kejaksaan

Nasional|Tuesday, 11 March 2025Tuesday, 18 March 2025

Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Kewenangan Berlebih Jaksa Sebabkan Ketidakteraturan dalam Proses Hukum

Nasional|Thursday, 13 February 2025

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum

Sinkronisasi Kewenangan Harus Diperhatikan, Pengamat Minta DPR Hati-hati Susun RUU KUHAP

Nasional|Monday, 27 January 2025

Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan

1
2
Next

No More Posts Available.

No more pages to load.