RKUHAP 2025 Disahkan Mendadak: Kajian Kritis SEMA FH Atma Jaya Terbit Nasional|Sunday, 30 November 2025Wednesday, 26 November 2025by Redaktur Redaktur Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Mengawal Pembaruan KUHAP untuk Penegakan Hukum yang Lebih Adil dan Humanis Nasional|Monday, 8 September 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Upaya pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia kembali mengemuka
FPPI soal RUU KUHAP Harus Wujudkan Hukum yang Berkeadilan, Bukan Sekadar Prosedur Nasional|Tuesday, 19 August 2025Wednesday, 27 August 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan
Coretan Tembok DPR Saat Tolak RUU KUHAP Tuai Kritik, Aktivis: Ini Merusak Wibawa Demokrasi Nasional|Tuesday, 22 July 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil
ISMAHI Soroti Celah Intervensi Politik di Balik Asas Dominus Litis Nasional|Friday, 18 April 2025Monday, 21 April 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh
RUU KUHAP Dinilai Tergesa, ISMAHI Desak Evaluasi Menyeluruh Nasional|Thursday, 17 April 2025Sunday, 20 April 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini
Maqdir Ismail Kritik RUU KUHAP: Penyidikan Harus di Polri, Jaksa Fokus Penuntutan Hukum, Nasional|Monday, 17 March 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan
Direktur CBA Kupas RUU KUHAP: Penyidikan di Tangan Polri, Bukan Peran Kejaksaan Nasional|Tuesday, 11 March 2025Tuesday, 18 March 2025by Redaktur Redaktur Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Kewenangan Berlebih Jaksa Sebabkan Ketidakteraturan dalam Proses Hukum Nasional|Thursday, 13 February 2025by Redaktur Redaktur Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum
Sinkronisasi Kewenangan Harus Diperhatikan, Pengamat Minta DPR Hati-hati Susun RUU KUHAP Nasional|Monday, 27 January 2025by Redaktur Redaktur Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan
